Pic By.
stockillustrations.fanaticstudio.com

Penggelapan (Pidana) DALAM Kesepakatan Bisnis (Perdata)

Tidak jarang kesepakatan bisnis yang terjadi antar subjek hukum (Orang atau badan hukum) di dalam masyarakat berujung pada permasalahan yang tidak diharapkan. Awal mula penjajakan bisnis. Mulai dari negosiasi, membuat kesepakatan, penandatanganan kontrak, sampai dengan tahap pelaksanaan awal kesepakata bisnis berjalan dengan baik dan lancar. Namun di tengah jalan, terjadi hal-hal yang menyebabkan berubahnya orientasi dari salah satu pihak sehingga kesepakatan bisnis yang telah dibuat tidak dapat terselesaikan sebagaimana yang telah disepakati.

Agar lebih mudah memahami bahasan kali ini, berikut penulis uraikan 2 contoh kasus:

Contoh kasus 1

Si A dan si B sudah sering menjalin kerja sama bisnis. Suatu hari si A menawarkan produk yang ia produksi kepada si B. Namun karena si A tidak mepunyai cukup modal untuk biaya produksi, maka dia meminta si B memberikan uang muka sebesar 50% yang akan digunakan oleh si A untuk memproduksi barang pesanan si B dengan tenggang waktu produksi selama 5 bulan (katakanlah dengan nilai kontrak sebesar 1 Miliar – 50% - berarti 500 Juta). Si B setuju dan kesepakatan bisnis dibuat kemudian uang muka 500 juta diberikan oleh si B kepada si A. Ketika si A menghubungi suplayernya untuk memesan bahan baku, salah seorang suplayernyapun menawarkan dia untuk berbisnis lain dengan keuntungan yang lebih menggiurkan (katakanlah bisnis jual beli property). Si A kemudian membuat perhitungan ulang, dengan kesimpulan dia bisa memproduksi barang pesanan si B hanya dalam tempo waktu 3 bulan, dan waktu dua bulan di depan dia akan gunakan uang 500 juta tersebut untuk berinvestasi di properti dengan kalkulasi keuntungan 200 juta, sehingga dia dapat memperoleh keuntungan ganda. Setelah berinvestasi properti, pasar property anjlok dan si A kehilangan uang 500 juta yang dijadikan modalnya tersebut. waktu pengiriman barang pesanan si B telah tiba, si A tidak dapat memenuhinya, shingga si B kesal dan akan melakukan upaya hukum. Pertanyaannya, upaya hukum seperti apa yang dapat diambil....?

Contoh Kasus 2

Si A dan si B sepakat untuk kerja sama dalam bidang jual-beli kelapa sawit. Si A memiliki relasi bisnis, dan si B memiliki modal berupa uang. Mereka berdua akan membeli sawit dari petani kemudian menjualnya ke pabrik pengelolaan. Karena si A yang memiliki relasi, maka transaksi keuangan dilakukan oleh si A. Ketika uang diserahkan oleh si B kepada si A, ternyata si A tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli sawit dari petani, namun menggunakannya untuk melunasi utangnya kepada si C. Si B kesal dan akan menuntut uangnya dikembalikan sekaligus memberikan efek jera kepada si A karena si B merasa telah dibohongi oleh si A. Tindakan hukum seperti apa yang dapat diambil oleh si B ...?

Dalam kondisi yang demikian, maka pihak yang dirugikan harus memahami atau mengerti terkait dengan tindakan hukum yang harus dilakukan untuk mengembalikan kerugiannya dan/atau cara untuk memberikan efek jera kepada pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Oleh karena itu, pertama-tama yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan ialah menentukan tujuan dari upaya hukum yang akan dia lakukan. Apakah tujuannya untuk memperoleh ganti rugi atau untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Karena kedua tujuan ini memiliki jalur proses hukum yang berbeda. Yang satunya melalui jalur perdata dan yang satunya lagi melalui jalur proses hukum secara pidana.

Proses Pidana

Sesuai dengan contoh kasus di atas, maka jika tujuan dari si B adalah untuk memberikan efek jera kepada si A, maka dia harus menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan si A kepada pihak berwajib dengan dugaan telah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN. Adapun terhadap tindak pidana penggelapan, salah satunya diatur dalam Pasal 372 KUHP menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur pasal di atas ialah:
  1. Barang siapa (orang atau badan hukum = subjek hukum);
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
  3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
  4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Jika ke empat unsur di atas terpenuhi secara keseluruhan, maka tindakan tersebut termasuk pidana penggelapan. Dan berdasarkan contoh kasus di atas, jika diuraikan pemenuhan unsur tindak pidana penggelapannya berdasarkan Pasal 372 KUHP di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:
  1. Barang siapa = si A
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum = si A sengaja untuk mengalihkan penggunaan uang yang diberikan oleh si B tanpa persetujuan si B, sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan kepakatan dan telah merugikan si B.
  3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain = uang yang ada pada si A merupakan uang milik si B, yang mana uang tersebut sah menjadi milik si A ketika si A memenuhi kesepakatan yang telah mereka buat.
  4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan = si A memperoleh uang tersebut dengan jalan yang dibenarkan oleh hukum (bukan dengan merampok atau mencuri), dan si B menyerahkan uang tersebut tanpa ada paksaan.

Sehingga untuk kasus di atas, si A dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan, dan jika si B menginginkan agar si A mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya, maka si B dapat melaporkan si A kepada pihak berwajib (Kepolisian) dengan dugaan tindak pidana penggelapan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Namun perlu untuk diketahui bahwasanya proses pidana yang dilakukan tidak akan menghasilkan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan, karena tujuan dari proses pidana yakni untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Sehingga jika pihak yang dirugikan (berdasarkan contoh kasus di atas yakni si B) menginginkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, maka dia dapat menempuh proses hukum secara perdata.

Jika kita melihat fakta di lapangan, memang ada beberapa kasus yang pelapornya (pihak yang merasa dirugikan) kecewa karena setelah membuat laporan, namun tidak ada tindak lanjut proses hukumnya secara pidana. Hal demikian bisa memunculkan beragam kemungkinan, yakni:
  1. Tidak cukupnya alat bukti. Karena syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ialah adanya bukti permulaan yang cukup (LP + 2 Alat Bukti).
  2. Pihak penyidik tidak melanjutkan proses pidananya karena masih ada sengketa perdata. Hal seperti ini biasanya terjadi terhadap kasus sengketa pertanahan, yang mana antara kedua belah pihak sama-sama membuat laporan polisi terkait tindak pidana penyerobotan. Dalam kasus seperti ini memang pihak penyidik seringkali merekomendasikan untuk diselesaikannya terlebih dahulu sengketa kepemilikan atas tanah tersebut, agar jelas siapa yang menyerobot dan siapa yang diserobot, berdasarkan bukti hak milik.
  3. Adanya dugaan permainan oknum pihak yang berwajib. Jika hal seperti ini terjadi, maka pihak pelapor dapat melaporkan oknum tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan instansi tempat oknum tersebut berada, baik secara internal maupun eksternal.

Intinya ialah, lakukan pemantauan perkembangan laporan  dugaan tindak pidana yang anda laporkan tersebut. salah satunya ialah dengan cara meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Proses Perdata

Proses hukum secara perdata, berarti mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang mengadili, dengan tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Perlu diketahui bahwasanya gugatan perdata secara garis besar dibedakan menjadi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Tidak ada ketentuan yang mengikat apakah seseorang harus mengajukan gugatan wanprestasi atau PMH, sehingga pemilihan satu diantara keduanya penting untuk didasari dengan dasar alat bukti yang dimiliki oleh penggugat.

Jika terdapat alat bukti berupa surat, baik itu surat perjanjia, atau surat apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak yang dirugikan dengan pihak lain, dengan kadar kebenarannya cukup kuat untuk membuktikan adanya hubungan hukum perdata, maka gugatan wanprestasi lebih baik diajukan. Jika perjanjian/kesepakatan bisnis anda di dasari hanya dengan rasa kepercayaan dan dilakukan dengan lisan, tanpa ada alat bukti tertulis, maka perlu untuk dipertimbangkan mengajukan gugatan PMH. Selengkapnya tentang gugatan wanpretasi dan PMH dapat dilihat di sini.

Kemudian sebelum mengajukan gugatan, baik itu gugatan Wanprestasi ataupun PMH, maka perlu untuk memperhatikan syarat formil dari gugatan anda, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara anda nantinya, tidak menolak atau menyatakan gugatan anda tidak dapat diterima (niet ontvankelijk). Karena, jika syarat formil gugatan anda tidak terpenuhi maka lawan anda nantinya dapat mengajukan eksepsi dan sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Majelis hakim. Mengenai pembahasan eksepsi dapat dibaca di sini.

Setelah syarat formil gugatan anda terpenuhi, maka syarat materil juga jangan terabaikan. Dan di sinilah anda harus memperhatikan secara cermat teknik penyusunan gugatan agar mudah dipahami oleh Majelis Hakim, khususnya tentang inti persoalan di dalam kasus anda tersebut. Dan jangan, agar anda tidak hanya menang di atas kertas saja, maka perlu kiranya anda memohonkan kepada majelis hakim untuk menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan pihak tergugat, sekaligus pembayaran uang paksa (dwangsom) jika putusan nantinya berkekuatan hukum tetap.

Kesimpulan
  1. Jika anda menghadapi kasus seperti contoh di atas, maka jangan panik, stay cool & be smart. Perhatikan duduk persoalannya, tentukan tujuan anda dan lakukan tindakan hukum sesuai jalurnya.
  2. Laporkan ke pihak berwajib untuk dugaan tindak pidananya agar ada efek jera kepada pelaku, dan siapkan gugatan anda untuk memperoleh ganti kerugian terhadap kerugian yang anda derita.
  3. Sekadar tips jika anda adalah pelaku, dan buka pihak yang dirugikan namun yang merugikan. Maka upayakan jalur damai. Temui rekan bisnis anda yang anda rugikan tersebut, tawarkan solusi damai yang pasti dan tidak merugikannya lagi, kemudian jangan lupa untuk minta maaf.


Regards

Jun

Mas Yadi

Author :

Seluruh artikel yang ada di Blog ini merupakan karya dari penulis sendiri, dan jika ada karya dari orang lain, maka sebisa mungkin akan penulis cantumkan sumbernya. Untuk memberikan Masukan, Saran, Sanggahan, dan Pertanyaan, silahkan menggunakan link Contact yang tersedia. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.
Share Artikel

8 Responses so far.

  1. ika andi says:

    Saya ingin menanyakan apakah ini bisa saya gugat dengan hukum pidana atau perdata :

    1. Saya melakukan oper kredit mobil di bawah tangan
    2. Ternyata mobil tidak diangsur oleh pihak yg menerima oper kresit lalu di gadekan ke pihak lain
    3. Saat sy temui dgn jalan kekeluargaan, pihak yg menerima oper kredit memberikan keterangan palsu posisi mobil tsbt, lalu melarikan diri sampai skrg sulut ditemui
    4. Ternyata korban bukan hanya saya.. Banyak korban yg mengalami hal seperti saya, dan yang melakukan modus mencari celah hukum itu (oper kredit) orang yg sama
    5. Dia melakukan oper kredit dengan membawa istri palsu, keterangan usaha secara lusan palsu
    6. Bagaimana cara saya menggugat pihak yg menerima oper kredit tersebut atau bahasa sya orang yg menipu saya tersebut.
    7. Untuk memberikan efek jera dan pengembaluan kerugian karena banyak orang yg dirugikan.
    Terimakasih

  2. Sy mau nanya apakah sy bisa menggugat sebut saja si A..sy telah lama bekerjasama dg si A...krn si A tidak ada modal maka sy yg memberi modal dg perjanjian lama di bagi 60:40 sebulan dua bulan lancar tp kini si A g bisa setor lg setelah sy mengeluarkan puluhan juta modal....dg alasa ada saya...sama sy sepakat bersama membuat perjajian...bahwa si A akan sanggup melunasi semua modal yg saya berikan.sampai bts waktu tertentu....nah pd jatuh tempo si A belom bisa mengembalikan...dg alasan g masuk akal jg.....nah demiakin sy minta penjelasanya terimakasih

  3. Saya mau tanya pak.. Ada orang yg sewa alat berat saya selama 2 bulan senilai 80jt.. Setelah berjalan kontrak selesai bahkan waktunya sampai 3bulan.. Dan pada saat saya menanyakan unit alat berat saya tersebut ybs tidak mau mengembalikan alat berat saya.. Karena alasan alat ya rusak tidak dipakai..dan beliau meminta uang senilai 80jt itu kembali kepada saya apabila unit alat berat tsb mau di ambil... Bagaimana langkah yg harus saya hadapi pak?

  4. Klo membaca kronologi bpk, itu bisa dilaporkan pidana dengan mengacu pada pasal 379a, dimana pelaku sdh melakukan perbuatan itu bkn hanya kpd bpk namun kpd byk org.... Mkasih

  5. Unknown says:

    saya meminjamkan uang dengan jaminan rumah selanjutnya dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan rumah dalam batas waktu tertentu bila saya tidak membanyar pinjaman saya maka rumah saya akan di ambil yang mana sebelumnya saya juga saya membuat surat kuasa menjual

  6. Sy pinjamkan modal ke F,dg perjajnjian bagi hasil dan modal bs diambil kembali jika sdh inhin mwngakhiri kerjasama usaha.bbrp kali dpt peosentasi usaha,belakangan di ulur ulur akhirnya macet,saat diminta modal cuma janji saja. Sy laporkan Polisi cuma ditanggapi obrolan tok ga dipeoses formal,kesannya mengelak tdk mau menangani.apa ay harus lapor ke PLN? Sy sbg masyarakat berfikiran kasus spt sy silaporkan ke polisi bukan ke koperasi,pln atw telkom.jadi bwt apa ada polsek polres apa gungsinya utk keamanan,ketentraman prilaku anggota masyarakat yg mwnyimpang bila aparat hukum tdk mau bekerja.kecewa sekali..gembar gembor sadarkum bulshit,hrs hukum rimba.krn hukum formal ga responsif.prcuma anggaran negara byr aparat yg tdk ngerti tugasnya.

  7. Brainvent says:

    Dgn hormat, saya S.Bambang Irawan (YY) pemilik ABC mohon tanya; XX melakukan bisnis pemancingan di kolam ABC yg dipinjamnya dari YY dgn membagi/bayar Rp100rb/hari (setiap ada kegiatan bisnis di ABC)ke YY. Semula dirancang 3x mancing/minggu, ternyata laris menjadi 7x/mggu atw tiap hari ada, tapi XX mengambil 2/3 uang hak bagian YY yg sudah ada dari konsumen pemancing. Apakah XX melakukan penggelapan psl372? Sebab: “ Barang siapa (XX) dengan sengaja (walaupun ditagih XX sengaja menahan hasil bisnis hak YY) dan melawan hak (XX memiliki barang=uang hak YY dgn melanggar perjanjian) memiliki (mengambil /menguasai /menyimpan selama ratusan hari tanpa izin XX) barang sesuatu (uang jatah /hak harian YY yg sudah ada ditangannya dan harusnya diserahkan XX tiap satu hari) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (hasil usaha yg sebagiannya hak milik YY sehingga merugikan YY ), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (tapi dikuasai XX akibat pekerjaannya di ABC), (mohon tanya apakah XX) diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Terima kasih atas pertolongannya

  8. Unknown says:

    Si A tanya kepada si B apakah ada barang elekronik masuk, si B menjawab ada soalnya si C pemilik barang menaqarkan sebelumnya kalau ada barang datang dan siap di order/dibeli.namun ternya si C melarikan diri dan membawa uang hasil tranfer dari si A ke ai B dan si B mentranfer ke si C yg melarikan uang.Apabila sama2 menjadi korban penggelapan, dan si A menuntut/melaporkan si B atas tindakan penggelapan padahal si A juga mengetahui kalau si B yang di titipkan uang untuk order menjadi korban penggelapan.dan si A juga sempat menemani si B membuat laporan atas penggelapan si C, namun si A menyarankan untuk mencari si C barangkali dapat mengembalikan dana kedua korban si A dan si B. Setelah 1 minggu berlalu si C tertangkap pihak polisi karna laporan pihak lainnya yg menjadi korban. Si B memberi tahu ke si A kalau tersangka si C sudah tertangkap. Dan malah si A melaporkan si B atas penggelapan uang yg si B tranferkan ke si C . Dan padahal siB juga mengalami kerugian uang lebih besar dari si A. Mohon bantuannya

Leave a Reply