Wanprestasi & PMH (Perbuatan melawan hukum)

Pasal 1233 KUHPer menyatakan “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Wanpretasi
Sederhananya wanpestasi terjadi karena adanya perjanjian yang mengikat secara hukum sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang berbunyi:
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Jika telah ada suatu persetujuan yang sah dan mengikat bagi para pihak, barulah dapat dilihat apakah telah terjadi perbuatan Wanprestasi. Pertama harus mengacu kepada tujuan dari kontrak itu sendiri. 

Pasal 1234 mengatakan: 
“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak  berbuat sesuatu”. 

Sehingga suatu perbuatan dikatakan wanprestasi jika:
1.      Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan
2.      Melaksanakan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3.      Melaksanakannya tepapi melewati jangka waktu yang diperjanjikan (terlambat)
4.      Melaksanakan yang tidak boleh dilakukan

Kemudian tuntutan yang dapat diajukan kepada pihak yang melakukan wanprestasi karena perbuatan wanprestasi yakni:
1.      Meminta pelaksanaan perjanjian
2.      Meminta pelaksanaan perjanjian ditambah dengan ganti kerugian
3.      Meminta penggantian kerugian
4.      Pembatalan perjanjian

PMH (Perbuatan Melawan Hukum)

Jika wanprestasi terjadi didasari oleh kesepakatan/perjanjian/kontrak, maka PMH lahir karena Undang-Undang. Singaktnya jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU maka dia dapat dinyatakan melakukan PMH. Pasal 1353 KUHPer menyatakan “Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum”. Selanjutnya Pasal 1365 menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dengan demikian perbedaan mendasar antara Wanprestasi dengan PMH secara umum ada tiga:
  1. Wanprestasi timbul karena adanya pelanggaran terhadapa perjanjian antar para pihak, sedangkan PMH karena adanya pelanggaran hukum yang merugikan orang lain.
  2. Wanprestasi dapat diajukan setelah dilakukannya somasi terlebih dahulu, sedangkan PMH dapat diajukan seketika itu juga disaat terjadi perbuatan PMH tersebut.
  3. Tuntutan ganti rugi dari perbuatan Wanprestasi diatur secara tegas di dalam UU yang pada intinya harus diurai apa-apa saja yang menjadi kerugian tersebut, sedangkan dalam PMH tidak diatur terkait perincian penggantian kerugian yang sehingga dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk materil dan imateril.



Regards
Jun


Sumber:

KUHPerdata

Mas Yadi

Author :

Seluruh artikel yang ada di Blog ini merupakan karya dari penulis sendiri, dan jika ada karya dari orang lain, maka sebisa mungkin akan penulis cantumkan sumbernya. Untuk memberikan Masukan, Saran, Sanggahan, dan Pertanyaan, silahkan menggunakan link Contact yang tersedia. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.
Share Artikel

One Response so far.

  1. Dari peristiwa lampau,antara A sebagai pihak I,yang telah menerima uang dari B.C.D.E(pihak pihak yang akan membeli),tanah dengan surat Perjataan dibawah tangan atas nama Paman si A,tertanggal 10/08/1969.karena uang penggantian sudah di terima A,maka A berkewajiban menyerahkan Obyek tanah yang telah di sepakati masing masing pihak.Peristiwa perjanjian di tuangkan dalam 4 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli,Notaris,
    tanggal 17/01/2001.
    Kemudian pada tanggal 17 Maret 2010 ke 4 akta Pengikatan tersebut melahirkan nama-nama
    B.C.D.E sebagai para penggugat,dengan kuasa hukum secara KHUSUS,MT.SH dan RJ.SH..
    Untuk menggugat para tergugat yaitu :Mr.tergugat I, A tergugat II, SG tergugat III,KH tergugat IV, MS tergugat V dan Paman si A turut tergugat VI.

    Dari peristiwa peristiwa pihak pihak dalam akta pengikatan tersebut,A telah lalai melaksanakan kewajibannya menyerahkan tanah harta yang akan di jualnya.Sebagai pihak pihak yang telah merasa di rugikan(B.C.D.E) menggugat para tergugat dan turut tergugat.
    Bagaimana tentang duduknya Gugatan ini,hubungan hukum yang mengikat antara para penggugat,pihak pihak yang terikat dalam pengikatan dan Para tergugat 1,3,4,5 tidak ada hubungan hukum yang mengikat dengan para penggugat.

    Dapatkah B.C.D.E menggugat perbuatan melawan hukum terhadap tergugat 1,2,3,4,5 dan turut tergugat 6....tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara tergugat 1,2,3,4,5,trg 6.
    Dalam UU Hukum perdata yang menjadi pedoman dalam ACARA GUGATAN PERDATA,
    Gugatan apa yang dapat di lakukan Para penggugat dan terhadap siapa para tergugat....
    Kalau gugatan memenuhi Syarat gugatan PMH,seperti apa hubungan hukum yang mengikat
    antara para penggugat dengan para tergugat,1,2,3,4,5 dan turut tergugat 6.

    Terima Kasih

    INDONESIA AMAN DAMAI ADIL & MAKMUR....(ADAM)


Leave a Reply