PSC (Production Sharing Contract)
Production
Sharing Contract, atau sederhananya dalam bahasa Indonesia
disebut, Kontrak Bagi Hasil. Ada banyak literatur di dunia internasional yang
memberikan definisi masing-masing. Namun sebagai bangsa Indonesia, kita tidak
perlu mencari-cari literatur sampai ke luar negeri, sebab Bangsa kitalah yang
menjadi pelopor dari Kontrak Bagi Hasil. Di cetuskan ide tersebut oleh sang
Proklamator. Bung Karno. Yang terinspirasi dari sistem ekonomi masyarakat kita
zaman dahulu, yang mana pada saat itu banyak petani menggarap sawah yang bukan
miliknya, namun dengan cara bagi hasil dengan pemilik sawah tersebut.
Sekarang ini, meskipun urusan garap-menggarap sawah masih menggunakan prinsip yang sama, begitu juga dengan kebun dan lain sebagainya. Namun yang lagi naik daun adalah terkait dengan pengelolaan minyak yang terkandung dalam perut bumi pertiwi ini. Dengan harga minyak dunia yang semakin mempesona para perusahaan minyak, tentu ini menjanjikan kemakmuran untuk kalangan banyak dalam ilustrasinya, namun untuk kalangan tertentu kenyataannya. Sehingga tak heran jika menengok peraturan yang terkait dengan Production sharing contract hampir seluruhnya merupakan peraturan yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi.
Peraturan terkait dengan kontrak bagi hasil dalam kerangka yang lebih umum belum memiliki aturan secara detai terperinci, sehingga banyak kontrak bagi hasil didasarkan atas kesepakatan para pihak. Namun untuk sector Migas, UU dan peraturan terkait sudah mengatur banyak hal meskipun tidak secara terperinci, misalnya terkait dengan pembagian hasil, pengenaan pajak, sampai dengan cost recovery dan lain sebagainya.
Definisi:
Pasal 1 Poin (19) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan “Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi (Pasal 1 Poin (12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Munyak dan Gas Bumi.
Pasal 1 Poin (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi, “Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerja sama antara PERTAMINA dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi”
Pasal 1 Poin (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005, tanggal 3 Maret 2005, tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi. Memberikan definisi bahwa “Kontraktor Bagi Hasil (production sharing contractor) adalah Kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil (production sharing contract) dengan PERTAMINA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dialihkan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)”.
Pasal 1 poin (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.02/2012, Tanggal 24 Mei 2012, tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minya Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Mengatakan bahwa “Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Aturan Hukum
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tentang
Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang
Usaha Hulu Munyak dan Gas Bumi.
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak
Bumi dan Gas Bumi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.010/2005, tanggal 3 Maret 2005, tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak
Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi
Hasil (Production Sharing Contract)
Minyak dan Gas Bumi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
79/PMK.02/2012, Tanggal 24 Mei 2012, tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan
Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan
Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan
Minya Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
6. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – PER
– 04/BC/2005, tanggal 31 Maret 2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan RI No. 20/PMK.010/2005, tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak
dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi
Hasil (Production Sharing ContractI)
Minyak dan Gas Bumi. Telah diubah dengan, Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.
04/BC/2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI No.
20/PMK.010/2005, tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor
Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing ContractI) Minyak dan
Gas Bumi.
7. Kepmenkeu No, 457/KMK.012/1984,
tanggal 21 Mei 1984, tentang Petunjuk Jenis-Jenis Harta Dalam Masing Masing
Golongan Harta Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Kontrak
Production Sharing Dalam Explorasi dan Exploitasi Minyak dan Gas Bumi Dengan
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang
Ditandatangani Setelah UU No. 7 Tahun 1985. Telah diubah dengan, Kepmenkeu No.
120/KMK/0.12/1986, tanggal 5 Maret 1986, tentang Perubahan Ketentuan Pasal 3
Kepmenkeu No. 457/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984. Kemudian telah dicabut
dengan, Kepmenkeu No. 521/KMK.04/2000, tanggal 14 Desember 2000, tentang
Jenis-jenisHarta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan
Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan
Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).
8. Permenkeu No. 39/PMK.011/2013,
tanggal 27 Februati 2013, tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak
Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan yang Terikat Dengan
Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan.
9. Kepmenkeu No. 83/KMK.04/1999,
tanggal 25 Februati 1999, tentang Penyusutan Atas Harta berwujud yang Dimiliki
dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor.
10. Dan Lain-lain.
Regards
Jun
Jun
[1]
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah mencabut:
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi.; (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1962
tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.; (3) UU
No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.;
Selain itu UU ini telah
diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil, sehingga melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003, yang pada intinya berbunyi: “Putusan
diputuskan dalam rapat Permusyawaratan 9 hakim Kostitusi pada hari Rabu,
tanggal 15 Desember 2004, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2004, dengan pokok hasilnya sebagai
berikut: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.; (2) Menyatakan Pasal 12 ayat (3)
sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang
mengenai kata-kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan huku
mengikat”.
